TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Robert Rerimassi, menyatakan masih mencari titik kesepakatan bersama Pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya untuk meneken head of agreement (HoA). Kesepakatan awal ini dibutuhkan untuk rencana DKI mengambil alih pengelolaan air bersih dan menstop privatisasi.
Baca:
Palyja:Pelanggan Air Pipa di Segitiga Emas Jakarta Bertambah
Robert beralasan masih perlu waktu untuk mencapai kesepakatan yang disebutnya merupakan kehendak Gubernur Anies Baswedan itu. "Kami akan menjalani, tapi bagaimana prosesnya masih dibahas dan belum bisa kami beritahu," katanya dalam lokakarya jurnalis yang digelar Palyja di Hotel Melia, Yogyakarta, 26 April 2019.
Robert menuturkan masih terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI untuk membahas masalah penandatanganan HoA. Nantinya, kata dia, setelah penandatanganan tersebut Palyja dan Aetra--telah menekan HoA--mempunyai waktu enam bulan untuk menentukan kesepakatan dan kebijakan dalam pengambilalihan ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Cara pengambilalihan itu yang sedang dibahas. Beberapa opsi pernah diterangkan Anies sebelumnya, di antaranya lewat pembelian saham dan perdata. Tapi, lagi-lagi, Robert menolak memberi keterangan tentang apa yang sedang dibahas.
Baca:
Proses Penghentian Privatisasi Air oleh Anies Dinilai Tak Transparan
"Spiritnya kami bersama mendukung," katanya sambil mengungkapkan kalau dirinya baru saja melakukan pembahasan kembali sebelum datang ke Yogyakarta untuk kepentingan workshop. "Memang ada niat ambil alih pengelolaan air. Itu kan judulnya dan isi pengambilalihan itu yang masih dibahas saat ini."
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil
-
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU
-
Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya
-
Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024
-
Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya
-
Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil
10 jam lalu
Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU
2 hari lalu
Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.
Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya
2 hari lalu
Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta
Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024
3 hari lalu
Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.
Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya
4 hari lalu
Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.
Cak Imin Siap Dukung Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta 2024
4 hari lalu
Cak Imin menyatakan secara pribadi mendukung Anies Baswedan maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Jakarta
Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta
4 hari lalu
Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.
Prabowo Sesumbar Hanya Butuh 4 Tahun untuk Sejahterakan Indonesia, 5 Tahun Swasembada Pangan
5 hari lalu
Prabowo menyatakan bakal memberi makan untuk semua anak-anak Indonesia dari daerah mana pun.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
5 hari lalu
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?
5 hari lalu
Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.